Tajuk rencana.
Demokrat Mencari Kekasih Politik
Demokrat merupakan salah satu partai politik yang akan maju kemedan politik pilpres dengan menjunjung ketua mereka yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang yang dipercaya untuk menjadi seorang presiden. Dulu SBY mempunyai kekasih politik Jusuf Kalla yang diangkat dari Golkar yang kini meninggalkannya yang juga ingin maju sebagai calon presiden.
Demokrat mencari dan memilah mana yang pantas dan cocok untuk menjadi pendamping setianya sebagai calon wakil presiden di pemilihan tahun ini. SBY sudah banyak sekali melakukan penjajakan dan perundingan resmi dengan para parpol lain untuk mendapatkan kekasih yang diinginkan. Kebingungan untuk berkoalisi ini membuat banyak isu yang kurang mengenakkan dengan cara saling menyinggung parpol lain.
Siapa kekasih politik SBY yang akan diajak maju ke pelaminan meja politik pada panggung demokrasi di Indonesia adalah merupakan pertanyaan besar bagi masyarakat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sepertinya tidak mungkin SBY kembali bersanding dengan JK. Pencarian SBY akan tetap berlanjut untuk mencari pendongkrak suara agar tetap menjadi presiden lima tahun kedepan. (Diah Pita Sari/153070319 )
Hard News
Umbul-Umbul Semrawot, Masyarakat Mawot
Banyaknya partai politik-partai politik baru yang bermunculan membuat meningkatnya jumlah calon legislatif dari berbagai partai politik dan memiliki idealisme yang berbeda pula. “Banyaknya atribut parpol sangat mengangu keindahan jalan yang menjadi tampak semrawut dan tidak rapi, rakyat seperti saya ini makin mumet parpol mana yang kelak bial terpilih tidak mbleot dari janjinya yang dia umbar saat pemilu seperti saat ini” ujar Suhardadi satpam UPN “veteran” kampus II Babarsari ini dengan sedikit bingung.
Menurut bapak yang sedikit berkumis ini cirri pemimpin yang baik untuk masyarakat yaitu pemimpin yang dapat mengayommi masyarakat, tegas, bertanggung jawab dan yang penting tidak korupsi uang rakyat kecil. Golput merupakan pilihan bagi mereka yang tidak mau salah langkah. “Golput mungkin bukan alternatif pilihan yang baik karena satu suara kiata dapat menentukan nasib bangsa, sebagai mahasiswa saya mendapat mata kuliah komunikasi politik yang menyadarkan kita untuk tidak golput” cetus Niken mahasiswa UPN Jurusan komunikasi ini. Selain itu menurutnya pemimpin yang berkualitas itu pemimpin yang orangnya bisa mengambil keputusan yang tepat, menjadi panutan, seorang leader, dan tidak punya sikap.
“Para parpol telah memperkosa hak masyarakat untuk mendapatkan keindahan karena umbul-umbul tidak penting dan sebenarnya tidak efektif ” ujar mahasiswa ini dengan gaya yang menggebu-gebu. (Diah Pita Sari/153070319 )
Soft News
Ribetnya, mencontreng
Pemungutan suara dengan mencontreng pada Pemilu 2009 menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat lanjut usia (lansia). Bagi masyarakat yang buta huruf dan masyarakat pedesaan ini kendalanya lebih banyak, apalagi kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.
“Saya ini tidak tahu bagaimana mencontrengnya, saya juga tidak bisa membaca” kata Priyono (60), warga Babarsari. Bapak Priyono saat kami temui sedang melaksanakan aktifitasnya sebagai jasa ambil sampah disekitar Babarsari ini mengatakan saat pemilu yang sebelum-sebelumnya ia terbiasa mencoblos. Sosialisasi mencontreng pun dia belum paham benar dan masih terlihat bingung. Jadi menurutnya orang-orang sepertinya membutuhkan sosialisasi agar suaranya tidak terbuang sia-sia.
Dita Anggraini (22) mahasiswi Atmajaya jurusan komunikasi, mengatakan memanga sepertinya pemerintah sangat minim melakukan sosialisasi. Selaku mahasiswa perguruan tinggi saja dia mengakau kurang paham bagian mana yang dicontreng karena belum adanya sosialisasi di kampusnya. Seharusnya sosialisasi disampaikan diperguruan tinggi yang kemudian mereka ini bisa menyampaikan pada keluarga mereka cara mencontreng yang sah. (Diah Pita Sari/153070319)
Feature
Perjuangan Hidup Simbah Tenggok
Bringharjo merupakan tempat untuk menopang kehidupan mereka sebagai lahan untuk mengais rezeki bagi sebagian masyarakat Yogyakarta. Murinem (65) warga Blunyah Mesan, Sinduadi, Mlati, Sleman ini salah satu warga Yogyakarta yang mencari uang untuk menyambung hidup sebagai penjual kacang rebus, ubi rebus, pisang rebus dan makanan tradisional lain yang ditenggok dan digendong.
Alat transportasi beliau bukan kendaraan bermotor ataupun becak melainkan mengandalkan kakinya sendiri untuk mencapai rumah dan pasar Bringharjo “kula niki mboten seneng nek numpak motor-motoran, kula wedhi, bola-bali wong jireh mbak(saya ini tidak suka naik kendaran bermotor, saya takut, namanya orang penakut) ” katanya sambil tertawa. Penghasilan yang tidak seberapa ini tetap membuatnya semangat karena demi anak dan cucunya.
Setiap hari beliau melakukan perjalanan lebih dari 7 km. Pagi-pagi buta sekitar pukul 05:00 beliau berangkat dari rumahnya untuk membeli bahan mentahnya di pasar Kranggan yang kemudian dibawa pulang dan direbus yang dibantu oleh anak dan cucunya, sekitar jam 11:00 siap berangkat lagi ke pasar Kranggan beliau istirahat dan berjualan disitu sampai pukul 14:00 dan dilanjutkan lagi sampai Bringharjo dan pulang paling lambat pukul 22.00. Sebelum pulang tidak lupa membawa oleh-oleh untuk anak dan cucunya yang menanti dirumah.
Usianya sudah lanjut dan badan rentanya itu beliau tetap semangat dan tidak mau berhenti untuk bejualan walaupun anak-anaknya sudah melarang. “Kula niki sering diandani anak-anakku kon rasah dodolan dikon neng omah momong putu neng kula seneng neng paran(saya sering dinasehati anak saya disuruh untuk tidak jualan dan dirumah jaga cucu tapi saya senang di pasar)” ujarnya sambil mengusap keringat dikeningnya. (Diah Pita Sari/153070319)
Opini
Mahalnya kampanye
Kampanye pada pemilu legislatif tahun2009 ini mengucurkan dana yang tidak sedikit. Banyak parpol yang menggeluarkan uang samapi ratusan juta bahkan lebih untuk menduduki kursi panas anggota DPR baik daerah maupun pusat. Dana ini dikeluarkan untuk menarik masyarakat untuk ikut dalam kelompoknya saat berkampanye.
Masyarakat yang ikut serta akan mendapatkan bensin dan juga uang sekitar Rp50.000-Rp30.000. Secara logika apakah para calon legislatif ini bila menduduki kursi tersebut tidak akan berusaha mengembalikan uang yang dipakai kampanye dengan jalan korupsi? Dapat kita tinjau bahwa banyak sekali anggota legislatif yang korupsi. Seharusanya uang tersebut tidak dihambur-hamburkan dengan percuma, masyarakat tidak lagi bodoh dan suara mereka disogok dengan uang yang tidak seberapa.
Hal itu sudah sangat wajar dalam dunia politik yang kotor. Akan tetapi kenapa hal seperti itu tidak ditindak lanjuti, bukannya itu merupakan pelanggaran dalam berkampanye atau pihakl yang berwajib juga telah meneriam uang kotor tersebut. Kita seharusnya menyadari hal yang sangat kotor dan memalukan ini. (Diah Pita Sari/153070319)
Surat Pembaca
Mahalnya biaya pendidikan , Apakah jaminan mutunya seimbang
Mahalnya biaya pendidikan saat ini membuat sebagian orang sulit untuk meneruskan kejenjang yang lebih tinggi. Dengan dinaikannya biaya pendidikan seharusnya menambah mutu yang ada paada setiap instansi pendidikan yang ada. Tetapi jarang sekali baiaya yang melambung tinggi akan melambungkan mutu pendidikan.
Banyak sekali dana-dana yang digunakan sebagai alasan. Biasanya alasan yang sering digunakan yaitu dengan istilah “uang gedung dan meningkatkan sarana prasarana sekolah” akan tetapi tidak ada peningkatan dalam hal sarana dan prasarana ataupun sebagai perbaikan gendung yang hanya menjadi alasan semata.
Mutu pendidikan saat ini sangatlah penting karena Indonesia harus memajukan kualitas masyarakatnya untuk dapat bersaing dengan negara yang berada diatas kita. Dengan mutu pendidikan yang baik tentunya akan mendapatkan masyarakat yang berkualitas. (Diah Pita Sari/153070319)
Kolom
Hak asasi perempuan menjadi isu utama
Karena diusung oleh caleg perempuan yang ada
Hak asasi perempuan dijadikan menu utama
Inilah startegi yang ada dalam wacana
Saat ini wong cilik jadi raja
Kehidupannya selalu dimanja
Kesulitan yang ada nampak tiada
Agar mereka mendapatkan suaranya
(Diah Pita Sari/153070319)
Pojok
Biaya pendidikan perguruan tinggi naik sangat mahal
-Artinya, orang miskin akan tetap menjadi bodoh dan terkucil
Yogyakarta berusaha menghidupkan pasar tradisional
-siapa yang perlu dipojokkan
Polisi kadang melanggar peraturan lalulintas
-siapa yang wajib menindak
(Diah Pita Sari/153070319)
Senin, 01 Juni 2009
Kolom
Totalitas Total Football
Berita Bola: London - Total Football bagi saya adalah sistem permainan sepakbola yang paling menarik. Tetapi memahami Total Football ternyata tidak segampang yang saya duga.
Berulangkali membaca berbagai literatur dan artikel sepakbola, susah menemukan penjelasan mengapa dan bagaimana Total Football muncul. Hanya dengan memahami mengapa dan bagaimana, kita bisa memahami esensi tentang sesuatu.
Dian Retno Isworo
153070352
POJOK
Gunungkidul berhasil berswasembada beras.
Dian Retno Isworo
153070352
Gunungkidul berhasil berswasembada beras.
- Hebat, tapi waspada musim kemarau.
- Semua pejabat pemerintah sebaiknya netral.
- Demam pilpres sudan menggejala. Yang belum kaosnya.
Dian Retno Isworo
153070352
FEATURE NEWS
TATANG, PEMBUAT TIMAH PANCING
Dari Hobi Jadi Profesi
Tak banyak orang berhasil menekuni bidang usaha yang berawal dari hobi, atau berawal dari hobi kemudian menjadi profesi. Salah satunya dilakukan Andreas Tatang YP (42). Berkat hobi mancing, kini ia menjadi produsen timah pemberat pancing dan mata pancing khusus ikan bawal.
Namun hobi dan usahanya tetap berjalan beriringan, bahkan omsetnya mencapai 2 ton timah per bulan. Selain toko peralatan pancing di DIY, area pemasarannya membentang dari Sragen hingga Cilacap. Sedangkan pancing bawal buatannya (rangkaian mata pancing dan kawat neklin), dijual dalam kemasan yang menggunakan merek dari inisial namanya 2T. Untuk sambilan, Tatang juga membuka kios peralatan pancing kecil-kecilan yang diberi nama omah pancing dirumahnya.
Pria yang akrab disapa Tatang ini juga cukup terampil mereparasi berbagai jenis rel sebagai kelengkapan memancing. Banyak kliennya yang datang langsung ke rumahnya yang merangkap sebagai workshop. Bahkan, sering pula menerima limpahan order servis rel dari beberapa toko pancing di Yogya. Selain itu, Tatang kerap menerima pesanan pembuatan joran pancing (costum rod), mulai dari joran pendek bertangkai bambu hingga joran panjang untuk memancing di laut dari bahan graphit, karbon dan fiberglass. Joran buatannya terkenal rapi dan kuat, tak kalah gengsi disandingkan joran buatan pabrik.
Tatang mengaku mulai gemar memancing di laut sejak berusia 20 tahun. Sedangkan usaha memproduksi timah dan mata pancing baru 11 tahun ini berjalan. Keberaniannya memproduksi timah pancing berawal dari kesulitan memperoleh timah pemberat untuk rangkaian pancing laut ukuran 80 grm hingga 100 grm.
Pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun menekuni hobi mancing pun diterapkan. Mulailah mengutak-atik bongkahan tembaga untuk dijadikan cetakan timah. Setelah bongkar pasang hingga belasan kali, akhirnya berhasil membuat cetakan timah dalam berbagai ukuran.
Dian Retno Isworo
153070352
OPINI
IKLAN politik mengalami pertumbuhan pesat pasca reformasi 1998. Berbagai partai politik (parpol) saling berlomba untuk mengiklankan diri dalam pemilu pertama pasca jatuhnya Orde Baru di tahun 1999. Tidak seperti di masa sebelumnya, parpol lebih memiliki kesadaran berkomunikasi dengan menggunakan biro iklan sebagai konsultan iklannya, seperti yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempercayai Matari sebagai konsultannya, serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang menggunakan Fortune untuk menggarap iklannya.
Fenomena ini kemudian semakin massif di tahun 2004 dan 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai suara terbanyak menjadikan persaingan antar calon anggota legislatif (caleg) bukan hanya dengan caleg dari partai yang berbeda, namun juga dengan partai yang sama. Sayangnya keputuasan MK yang berhimpitan dengan masa kampanye membuat para caleg kelihatan menjadi panik, setidaknya hal ini terlihat dari iklan mereka yang dibuat secara tidak terkonsep.
Yang fatal lagi, periklanan seolah dipandang sebagai satu-satunya media untuk mengkomunikasikan ide dalam melakukan komunikasai politik. Metode komunikasai politik yang lain yaitu kehumasan (public relations), padahal menurut Brian McNair dalam bukunya “Introduction to Political Communication”, metode komunikasi politik melalui periklanan memiliki kelemahan, yaitu ‘propaganda’, ‘bias’, dan parsial. Dalam iklan, pesannya dianggap politis, merefleksikan kepentingan, ide dan nilai pemasangnya. Muncul pandangan bahwa bentuk komunikasi yang lain mungkin lebih efektif dalam tranmisi pesan. McNair mengemukakan bahwa free media menjadi pilihan, dimana kita merujuk pada space dimana aktor politik dapat memperoleh ekspos tanpa harus membayar.
Keuntungan dari free media adalah ekspos dari politisi dibangun atas awareness dari audiens yang kelihatan lebih ‘hidup’, sesuatu yang lebih bermakna daripada iklan politik yang direkayasa (manufactured). Sebuah contoh menarik adalah apa yang pernah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher dengan menggunakan cara ini dengan tampil di acara musik Jimmy Young Radio Show di BBC di tahun 1980-an. Penampilan ngepop perempuan besi ini kemudian melambungkan namanya di kalangan pemilih pemula di Inggris dan serempak bukan hanya kalangan konservatif yang memilihnya, namun juga melebar pada pihak lain di luar kalangan konservatif.
Perilaku politik ini sebenarnya juga disadari oleh para aktor politik di Indonesia, terutama di masa Pemilihan Presiden tahun 2004, saat untuk kali pertama rakyat Indonesia memilih Presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aktif melakukan kegiatan menjual citranya dengan secara telaten datang ke berbagai acara publik, terutama yang diekspos media, seperti kedatangannya di Akademi Fantasi Indonesia (AFI) yang ditayangkan oleh Indosiar dan saat itu merupakan tayangan reality show dengan rating tertinggi.
Bukan sekedar datang, SBY juga memakai pakaian yang kasual, dengan memakai jaket kulit sebuah penampilan yang mengesankan dirinya sebagai Presidennya anak muda. Pilihan yang ternyata tidak meleset, karena popularitas SBY meroket dengan tajam dan rakyatpun memilihnya menjadi presiden, dan mengalahkan Megawati Soekarnoputri, padahal Megawati saat itu didukung oleh Koalisi Kebangsaan yang memiliki kekuatan nyaris dua kali kekuatan Koalisi Kerakyatan yang mengusung SBY.
Dalam perkembangannya, McNair menyatakan bahwa humas politik menjadi ‘service industry’ yang memfasilitasi komunikasi politik diantara partai politik, kandidat dan publik, mendesain dan memproduksi publisitas dan propaganda, mencari dana, memberi nasehat dalam kebijakan dan presentasi dan poling opini publik, singkatnya bisa disebut sebagai ‘manajer panggung dan penulis kreatif dari teater politik yang hidup’. Apa yang dikemukakan oleh McNair ini kelihatan dalam pemilu legislatif yang baru lewat. Partai Demokrat dengan kebijakan populisnya mendapatkan pemberitaan yang cenderung positif, seperti pemberitaan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian kompor gas dan yang paling populis adalah penurunan harga BBM.
Terlepas dari krisis ekonomi global, yang menyebabkan harga minyak mentah dunia turun secara drastis yang kemudian menyebabkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terkoreksi, penurunan harga BBM menjadikan pemilih mengingat selalu keberhasilan pemerintahan SBY. Tidak aneh jika kemudian di masa kampanye, presiden, wakil presiden dan beberapa menteri saling klaim keberhasilan pemerintah, seperti yang dilakukan Menteri Pertanian, Anton Aprianto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengklaim swasembada beras sebagai keberhasilannya.
Namun yang perlu digarisbawahi, free media memungkinkan adanya kesalahan (failure). Sebuah contoh menarik adalah saat debat Presiden Amerika Serikat tahun 1976, Gerald Ford salah ucap dengan menyebut Polandia sebagai bukan bagian dari blok Soviet.
Kesalahan tersebut menhancurkan citranya dengan tercitrakan media sebagai orang bodoh. Akhirnya Ford kalah dari kompetitornya Jimmy Carter, ini juga serupa yang dialami Megawati saat menyerang kebijakan BLT, karena bukannya simpati yang diterima Megawati namun justru kecaman bertubi-tubi.
Munculnya group di Facebook berlabel Katakan Tidak Untuk Megawati dengan keanggotaan yang konon paling pesat untuk sebuah group dari Indonesia menjadi pertanda dari kejatuhan citra Megawati akibat blunder yang dilakukannya sendiri. Opini publik ini kemudian membuat PDI Perjuangan banting stir dengan membuat iklan yang justru malah mendukung kebijakan BLT.
Ini seharusnya menjadi kaca benggala bagi para aktor politik untuk lebih memperhatikan perilaku politik mereka, karena perkembangan media cyber web 2.0 seperti facebook, menjadikan free media menjadi semakin susah dikendalikan oleh para aktor politik. Publik menjadi bebas untuk menyuarakan apapun melaui jejaring sosial, baik mendukung aktor politik tertentu atau justru malah menjatuhkan aktor politik yang bersangkutan.
Dalam humas politik di era media online sekarang ini, peran konsultan yang memberikan rekomendasi kebijakan di bidang kehumasan sekaligus juga melakukan riset agar kebijkan kehumasan sejalan dengan kebijakan politik dari partai politik dan caleg menjadi semakin signifikan. Kesimpangsiuran informasi dan ketidak samaan informasi akan membuat citra dari kandidat bersangkutan akan menurun.
Kehumasan yang dikesankan sebagai sesuatu yang dilakukan secara sadar akan membuat apa yang dicitrakan menjadi jauh lebih alamiah dibandingkan dengan aktifitas periklanan. Namun demikian keduanya bukan sesuatu yang saling bertolak belakang, justru keduanya saling melengkapi.
Dian Retno Isworo
153070352
Membangun Citra Politik di Era Cyber
IKLAN politik mengalami pertumbuhan pesat pasca reformasi 1998. Berbagai partai politik (parpol) saling berlomba untuk mengiklankan diri dalam pemilu pertama pasca jatuhnya Orde Baru di tahun 1999. Tidak seperti di masa sebelumnya, parpol lebih memiliki kesadaran berkomunikasi dengan menggunakan biro iklan sebagai konsultan iklannya, seperti yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mempercayai Matari sebagai konsultannya, serta Partai Amanat Nasional (PAN) yang menggunakan Fortune untuk menggarap iklannya.
Fenomena ini kemudian semakin massif di tahun 2004 dan 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai suara terbanyak menjadikan persaingan antar calon anggota legislatif (caleg) bukan hanya dengan caleg dari partai yang berbeda, namun juga dengan partai yang sama. Sayangnya keputuasan MK yang berhimpitan dengan masa kampanye membuat para caleg kelihatan menjadi panik, setidaknya hal ini terlihat dari iklan mereka yang dibuat secara tidak terkonsep.
Yang fatal lagi, periklanan seolah dipandang sebagai satu-satunya media untuk mengkomunikasikan ide dalam melakukan komunikasai politik. Metode komunikasai politik yang lain yaitu kehumasan (public relations), padahal menurut Brian McNair dalam bukunya “Introduction to Political Communication”, metode komunikasi politik melalui periklanan memiliki kelemahan, yaitu ‘propaganda’, ‘bias’, dan parsial. Dalam iklan, pesannya dianggap politis, merefleksikan kepentingan, ide dan nilai pemasangnya. Muncul pandangan bahwa bentuk komunikasi yang lain mungkin lebih efektif dalam tranmisi pesan. McNair mengemukakan bahwa free media menjadi pilihan, dimana kita merujuk pada space dimana aktor politik dapat memperoleh ekspos tanpa harus membayar.
Keuntungan dari free media adalah ekspos dari politisi dibangun atas awareness dari audiens yang kelihatan lebih ‘hidup’, sesuatu yang lebih bermakna daripada iklan politik yang direkayasa (manufactured). Sebuah contoh menarik adalah apa yang pernah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher dengan menggunakan cara ini dengan tampil di acara musik Jimmy Young Radio Show di BBC di tahun 1980-an. Penampilan ngepop perempuan besi ini kemudian melambungkan namanya di kalangan pemilih pemula di Inggris dan serempak bukan hanya kalangan konservatif yang memilihnya, namun juga melebar pada pihak lain di luar kalangan konservatif.
Perilaku politik ini sebenarnya juga disadari oleh para aktor politik di Indonesia, terutama di masa Pemilihan Presiden tahun 2004, saat untuk kali pertama rakyat Indonesia memilih Presiden secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aktif melakukan kegiatan menjual citranya dengan secara telaten datang ke berbagai acara publik, terutama yang diekspos media, seperti kedatangannya di Akademi Fantasi Indonesia (AFI) yang ditayangkan oleh Indosiar dan saat itu merupakan tayangan reality show dengan rating tertinggi.
Bukan sekedar datang, SBY juga memakai pakaian yang kasual, dengan memakai jaket kulit sebuah penampilan yang mengesankan dirinya sebagai Presidennya anak muda. Pilihan yang ternyata tidak meleset, karena popularitas SBY meroket dengan tajam dan rakyatpun memilihnya menjadi presiden, dan mengalahkan Megawati Soekarnoputri, padahal Megawati saat itu didukung oleh Koalisi Kebangsaan yang memiliki kekuatan nyaris dua kali kekuatan Koalisi Kerakyatan yang mengusung SBY.
Dalam perkembangannya, McNair menyatakan bahwa humas politik menjadi ‘service industry’ yang memfasilitasi komunikasi politik diantara partai politik, kandidat dan publik, mendesain dan memproduksi publisitas dan propaganda, mencari dana, memberi nasehat dalam kebijakan dan presentasi dan poling opini publik, singkatnya bisa disebut sebagai ‘manajer panggung dan penulis kreatif dari teater politik yang hidup’. Apa yang dikemukakan oleh McNair ini kelihatan dalam pemilu legislatif yang baru lewat. Partai Demokrat dengan kebijakan populisnya mendapatkan pemberitaan yang cenderung positif, seperti pemberitaan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian kompor gas dan yang paling populis adalah penurunan harga BBM.
Terlepas dari krisis ekonomi global, yang menyebabkan harga minyak mentah dunia turun secara drastis yang kemudian menyebabkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terkoreksi, penurunan harga BBM menjadikan pemilih mengingat selalu keberhasilan pemerintahan SBY. Tidak aneh jika kemudian di masa kampanye, presiden, wakil presiden dan beberapa menteri saling klaim keberhasilan pemerintah, seperti yang dilakukan Menteri Pertanian, Anton Aprianto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengklaim swasembada beras sebagai keberhasilannya.
Namun yang perlu digarisbawahi, free media memungkinkan adanya kesalahan (failure). Sebuah contoh menarik adalah saat debat Presiden Amerika Serikat tahun 1976, Gerald Ford salah ucap dengan menyebut Polandia sebagai bukan bagian dari blok Soviet.
Kesalahan tersebut menhancurkan citranya dengan tercitrakan media sebagai orang bodoh. Akhirnya Ford kalah dari kompetitornya Jimmy Carter, ini juga serupa yang dialami Megawati saat menyerang kebijakan BLT, karena bukannya simpati yang diterima Megawati namun justru kecaman bertubi-tubi.
Munculnya group di Facebook berlabel Katakan Tidak Untuk Megawati dengan keanggotaan yang konon paling pesat untuk sebuah group dari Indonesia menjadi pertanda dari kejatuhan citra Megawati akibat blunder yang dilakukannya sendiri. Opini publik ini kemudian membuat PDI Perjuangan banting stir dengan membuat iklan yang justru malah mendukung kebijakan BLT.
Ini seharusnya menjadi kaca benggala bagi para aktor politik untuk lebih memperhatikan perilaku politik mereka, karena perkembangan media cyber web 2.0 seperti facebook, menjadikan free media menjadi semakin susah dikendalikan oleh para aktor politik. Publik menjadi bebas untuk menyuarakan apapun melaui jejaring sosial, baik mendukung aktor politik tertentu atau justru malah menjatuhkan aktor politik yang bersangkutan.
Dalam humas politik di era media online sekarang ini, peran konsultan yang memberikan rekomendasi kebijakan di bidang kehumasan sekaligus juga melakukan riset agar kebijkan kehumasan sejalan dengan kebijakan politik dari partai politik dan caleg menjadi semakin signifikan. Kesimpangsiuran informasi dan ketidak samaan informasi akan membuat citra dari kandidat bersangkutan akan menurun.
Kehumasan yang dikesankan sebagai sesuatu yang dilakukan secara sadar akan membuat apa yang dicitrakan menjadi jauh lebih alamiah dibandingkan dengan aktifitas periklanan. Namun demikian keduanya bukan sesuatu yang saling bertolak belakang, justru keduanya saling melengkapi.
Dian Retno Isworo
153070352
TAJUK RENCANA
Pilpres Tak Sekedar Memburu Kekuasaan
ISU ekonomi sangat menonjol dari cetusan capres-cawapres. Sehingga mengundang kesan nilai jual ekonomi untuk kampanye nampaknya sangat tinggi.
Setiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35.000.000 penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008. Tapi sejumlah politisi, lembaga swadaya masyarakat dan para peneliti memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar dibanding angka resmi yang selama ini muncul. Selain itu 70 persen dari 35 juta penduduk miskin di Indonesia memiliki hak pilih, namun diragukan apakah suara mereka cukup kuat untuk menekan berbagai kebijakan yang semestinya mengangkat hidup mereka.
Krisis finansial yang melanda dunia dan berimbas ke Indonesia belum berlalu. Angka penganguran akibat PHK, akibat pabrik-pabrik bangkrut terus meningkat. Di negara yang selama ini disebut negara maju, yakni Jepang, sudah muncul keluh kesah yang dibuai kebimbangan akan masa depan akibat PHK. Tapi jaminan sosial di negeri matahari terbit itu lebih baik dibanding Indonesia. Selain itu gelombang PHK di Jepang tak menimbulkan krisis sosial meski puluhan ribu orang yang terkena PHK melancarkan demo.
Jika perekonomian suatu negara maju, memang ada harapan jumlah penduduk miskin berkurang. Sehingga kini muncul berbagai resep ekonomi, bahkan menjadi polemik, dan bisa menghangatkan suasana menjelang pilpres, karena masalah ekonomi jadi senjata unggulan dalam kampanye. Masalah ekonomi jadi komoditi untuk mengangkat diri dan untuk menyodok pesaing.
Tapi, kemajuan ekonomi tak mungkin hanya bersandar pada teori atau sistem ekonomi. Sebab, faktor non ekonomi bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi, seperti bencana alam, kriminalitas, jaminan sosial, keadilan, jaminan rasa aman dan sebagainya. Tak sedikit negara yang dinaggap maju perekonomiannya, tapi angka kriminalitasnya tinggi. Bahkan kemelut politik terbukti bisa mempengaruhi perekonomian. Jika rasa aman dan kriminalitas makin menurun, akan bisa berdampak pada masalah ekonomi. Sedangkan penciptaan rasa aman akan membuat orang bisa menjalankan perekonomian dengan baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Sejarah mengajarkan, konflik yang berbau SARA di beberapa tempat di Indonesia telah menghancurkan perekonomian masyarakat yang kehilangan rasa aman. Untuk itu, sangat urgen jika para capres-cawapres menyampaikan konsep penanganan masalah keamanan, karena rakyat ingin mengetahuinya dan secara otomatis akan mampu mempengaruhi pemilihan masyarakat.
Diakui atau tidak, opini publik selalu menyebut pilpres sebagai upaya meraih kekuasaan. Dengan mengemukakan masalah ekonomi, akan memberi kesan humanistik dan memberi makna bahwa kekuasaan dalam demokrasi adalah amanah rakyat untuk menciptakan kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Siapapun yang terpilih jadi capres-cawapres harus bisa menjadi penolong bagi kesusahan rakyat. Para menteri dan kabinetnya harus terdiri dari orang-orang yang tak hanya pintar tapi juga humanis.
Dian Retno Isworo
153070352
Langganan:
Postingan (Atom)
