TAJUK RENCANA

Pilpres Tak Sekedar Memburu Kekuasaan

ISU ekonomi sangat menonjol dari cetusan capres-cawapres. Sehingga mengundang kesan nilai jual ekonomi untuk kampanye nampaknya sangat tinggi.

Setiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35.000.000 penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008. Tapi sejumlah politisi, lembaga swadaya masyarakat dan para peneliti memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar dibanding angka resmi yang selama ini muncul. Selain itu 70 persen dari 35 juta penduduk miskin di Indonesia memiliki hak pilih, namun diragukan apakah suara mereka cukup kuat untuk menekan berbagai kebijakan yang semestinya mengangkat hidup mereka.

Krisis finansial yang melanda dunia dan berimbas ke Indonesia belum berlalu. Angka penganguran akibat PHK, akibat pabrik-pabrik bangkrut terus meningkat. Di negara yang selama ini disebut negara maju, yakni Jepang, sudah muncul keluh kesah yang dibuai kebimbangan akan masa depan akibat PHK. Tapi jaminan sosial di negeri matahari terbit itu lebih baik dibanding Indonesia. Selain itu gelombang PHK di Jepang tak menimbulkan krisis sosial meski puluhan ribu orang yang terkena PHK melancarkan demo.

Jika perekonomian suatu negara maju, memang ada harapan jumlah penduduk miskin berkurang. Sehingga kini muncul berbagai resep ekonomi, bahkan menjadi polemik, dan bisa menghangatkan suasana menjelang pilpres, karena masalah ekonomi jadi senjata unggulan dalam kampanye. Masalah ekonomi jadi komoditi untuk mengangkat diri dan untuk menyodok pesaing.

Tapi, kemajuan ekonomi tak mungkin hanya bersandar pada teori atau sistem ekonomi. Sebab, faktor non ekonomi bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi, seperti bencana alam, kriminalitas, jaminan sosial, keadilan, jaminan rasa aman dan sebagainya. Tak sedikit negara yang dinaggap maju perekonomiannya, tapi angka kriminalitasnya tinggi. Bahkan kemelut politik terbukti bisa mempengaruhi perekonomian. Jika rasa aman dan kriminalitas makin menurun, akan bisa berdampak pada masalah ekonomi. Sedangkan penciptaan rasa aman akan membuat orang bisa menjalankan perekonomian dengan baik, sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Sejarah mengajarkan, konflik yang berbau SARA di beberapa tempat di Indonesia telah menghancurkan perekonomian masyarakat yang kehilangan rasa aman. Untuk itu, sangat urgen jika para capres-cawapres menyampaikan konsep penanganan masalah keamanan, karena rakyat ingin mengetahuinya dan secara otomatis akan mampu mempengaruhi pemilihan masyarakat.

Diakui atau tidak, opini publik selalu menyebut pilpres sebagai upaya meraih kekuasaan. Dengan mengemukakan masalah ekonomi, akan memberi kesan humanistik dan memberi makna bahwa kekuasaan dalam demokrasi adalah amanah rakyat untuk menciptakan kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Siapapun yang terpilih jadi capres-cawapres harus bisa menjadi penolong bagi kesusahan rakyat. Para menteri dan kabinetnya harus terdiri dari orang-orang yang tak hanya pintar tapi juga humanis.

Dian Retno Isworo

153070352